Tradisi Hukum Sosialis dan Religius
26 Maret 2014
1.
Tradisi
Hukum Sosialis
Tradisi hukum sosialis merupakan tradisi
hukum yang paling muda, yakni lahir sejak Revolusi Bolshevik di Rusia pada awal
abad ke-20, tepatnya pada tahun 1917.[1]
Adanya New Economic Policy (1921) di Rusia merupakan cikal diproklamirkan
berlakunya sistem hukum Sosialis di Rusia.[2]
Selanjtunya, dalam terminologi, konsep dan struktur the Soviet codes and statutes, seperti czarist law sebelum 1917 dapat diketahui terdapat keterkaitan
antara Negara sosialis-komunis tersebut dengan sistem hukum Romano
Germanio/Eropa Kontinetal (civil law).Pada
dasarnya tradisi hukum sosialis
memanglah tradisi hukum Eropa Kontinental dan hukum adat di Negara-negara
tertentu, yang kemudian dipengaruhi oleh ideologi komunis sehingga terciptalah
suatu tradisi hukum tersendiri, dengan sasaran utama adalah menghilangkan sifat
borjuis dalam suatu sistem hukum, yakni dengan menghilangkan ketidakadilan
ekonomi dan sosial dalam hukum. Adanya Revolusi Bolshevik Rusia maka sistem
hukum Rusia berkembang dengan ciri-ciri yang sama dan menyimpang dari sistem
hukum Eropa Kontinental yang dianut dulunya. Apabila sistem Hukum Sosialis
dibandingkan dengan sistem hukum Eropa Kontinental maupun dari Anglo Saxon,
maka sistem hukum sosialis jelas masih sangat muda, belum berkembang, dan belum
terorganisasi. Tradisi hukum sosialis ini popularitasnya dan daya berlakunya
semakin surut seiring dengan semakin surutnya pengaruh ideologi komunis di
dunia di Negara-negara yang menganut sistem komunis tersebut.[3]
Keluarga hukum Sosialis mendasarkan sistem
hukumnya pada ajaran Komunisme yang dijiwai oleh ajaran Marxisme-Leninisme
sebagaimana dianut oleh para Sarjana Hukum di Uni Soviet yang sekarang sudah
terpecah dalam beberapa Negara. Yang termasuk dalam keluarga hukum ini adalah
Negara-negara berhaluan komuis atau sosialis seperti Rusia, Negara pecahan Uni
Soviet, Kuba, Cina/RRC, Korea Utara dan Vietnam Utara dulu.[4]
Keluarga hukum Sosialis dikembangkan sejak
tahun 1917 saat terjadinya Revolusi Oktober yang mengakhiri pemerintahan
Kerajaan Rusia. Selanjutnya berkembang dan menyebar ke Negara-negara lain yang
menganut sistem politik ekonomi yang sama yaitu yang disebut Negara demokrasi
rakyat baik di Eropa maupun di Asia. Hanya saja Negara-negara sosialis di Eropa
lebih banyak memperlihatkan corak hukum Romawi-Jerman seperti, norma-norma dan
kaedah-kaedah hukum yang mengatur secara umum tingkah laku manusia dalam
masyarakat, pembagian-pembagian hukum, istilah-istilah hukum dan sebagainya.
Negara-negara Sosialis di Asia memperlihatkan corak hukum yang berlainan dan
masih memerlukan penelitian lebih lanjut.[5]
Hukum di Negara-negara Sosialis terutama
dimaksudkan untuk membangun suatu tatanan masyarakat baru, menunjang
terciptanya suatu struktur masyarakat baru sesuai dengan ajaran Marxisme yang
fundamental berlainan dengan keadaan masyarakat sebelumnya. Hal ini berarti
masalah ekonomi merupakan faktor utama serta penentu dalam kehidupan bangsa dan
Negara dalam arti segala sesuatunya harus tunduk kepada kehendak penguasa yang
memimpin bangsa dalam proses transformasi dari susunan masyarakat lama menuju
terciptanya masyarakat baru yang dijiwain ajaran Marxisme yang mengutamakan
prinsip kolektivisme dalam bentuknya yang mutlak. Akibatnya ialah bahwa segala
alat produksi berada di tangan Negara dan masyarakt secara keseluruhan,
sehingga hubungan antar individu menjadi sangat berkurang semuanya diatur oleh
Hukum Publik yang mengutamakan kepentingan umum dan kepentingan Negara,
sebaliknya hubungan hukum di bidang hukum perdata menjadi tidak berkembang.[6]
Berikutnya apabila dirangkum, maka inti
dari sistem hukum sosialis adalah sebagai berikut:[7]
a. Merupakan
ajaran komunis yang bersumber dari ajaran Karl Marx, Frederick Engels, dan
Vladimir Lenin;
b. Terdapat
Sistem Hukum Eropa Kontinental yang berlaku sebelum era komunis;
c. Berdasarkan
hukum Romawi;
d. Terdapat
pengaruh hukum Anglo Saxon, meskipun tidak terlalu substansial;
e. Menggunakan
prinsip-prinsip hukum alam seperti pacra sunt sevanda (Grotius), doktrin
kontrak sosial (Thomas Hobbes), konsep aequum et bonum/ prinsip equity
sebagaimana terdapat dalam hukum tentang restitusi dalam sistem hukum sosialis,
dan kewajiban melakukan ganti kerugian bagi yang bersalah dan merugikan orang
lain;
f.
Keadilan universal;
g. Adanya
keberlakuan Hukum adat di masing-masing Negara sebelum berlakunya sistem hukum
komunis;
h. Hukum
di kawasan tertentu;
i.
Hukum global karena
pengaruh globalisasi
j.
Hukum dari perjanjian
internasional atau organisasi internasional, seperti WTO, UNIDROIT, PBB, dan
lainnya.
Selanjutnya, adapun perkembangan
sistem hukum sosialis dapat dibagi dalam 4 fase yakni : (1) Fase berlakunya sistem Eropa Kontinental
prakomunis, (2) Fase Transisi; saat dimana setelah terjadinya revolusi di Rusia
maka hukum lama tidak ditegakkan sementara hukum baru belum dibuat, sehingga
berlakulah hukum yang dibuat oleh hakim (judge
made law) (3) Fase Kodifikasi komunis; sifat dari kodifikasi ini tidaklah
seperti kodifikasi di Prancis. Kodifikasi di Rusia setelah tahun 1920 bersifat
dinamis, terus berubah sesuai perkembangan revolusi. Dengan adanya kodifikasi
ini maka hakim tidak diperbolehkan lagi membuat hukum, bahkan juga tidak dapat
menafsirkan undang-undang, karena kewenangan menafsirkan undang-undang berada
pada legislatif, (4) Fase setelah komunis tumbang, dalam hal ini terkait dengan
situasi setelah Perang Dingin (Amerika – Uni Soviet), maka tidak semua Negara
di Uni Soviet yang menganut sistem hukum
Eropa Kontinental berpindah menjadi negara komunis. Ada yang tetap anti
komunis.
Dilihat dari segi eksistensi dan
independensinya, para ahli perbandingan hukum menilai sistem hukum sosialis
dalam 2 pandangan berbeda:[8]
-
Pendapat pertama
menyatakan bahwa hukum sosialis hanya merupakan variant dari sistem hukum Eropa Kontinental, bukan merupakan suatu
sistem hukum yang berdiri sendiri.
-
Pendapat kedua menyatakan
bahwa hukum sosialis sudah dapat dikatakan sistem hukum yang tersendiri
dikarenakan pertumbuhan internalnya dipengaruhi oleh paham komunis. Hal ini
terpisah atau dapat disejajarkan dengan sistem hukum yang berdiri sendiri
lainnya, seperti sistem hukum Eropa Kontinental maupun Anglo Saxon.
Sistem hukum Sosialis memiliki
karakter yang sangat fundamental yakni lebih melindungi kepentingan masyarakat
daripada kepentingan individu, dan lebih melindungi kepentingan buruh daripada
kepentingan pengusaha, sehingga organisasi buruh memegang peranan yang penting.
Dalam hal ini hukum merupakan subordinat kondisi politik, sosial, dan ekonomi
serta tidak dapat dilepaskan pula dari adanya sosiologi dan filosofis Negara
penganutnya.[9]
Meskipun sistem hukum sosialis berinduk pada sistem
hukum Uni Soviet, namun persebarannya relatif cepat ke berbagai belahan dunia,
khususnya ke Negara-negara yang berhaluan komunis atau yang pernah diperintah
di bawah rezim komunis.
Sistem pengadilan yang berlaku di berlaku di bekas
Negara Uni Soviet dapat dijadikan pedoman umum bagi sistem pengadilan di Negara
dengan sistem hukum Sosialis lainnya. Adapun sistem pengadilannya sebagai
berikut :
(1) Pengadilan Reguler, mengadili perkara sehari-hari
yang terkait kasus perdata maupun pudanna. Hakim pada tingkat pengadilan rendah
merupakan hakim-hakim generalis, bukan hakim spesialis. Jabatan hakim merupakan
birokrat bukan jabatan professional;
(2) Pengadilan Tata Usaha Negara, mengadili sengketa
berkaitan dengan administrasi Negara dan pemerintahan. Putusannya dapat
disbanding ke pengadilan umum. Kehadiran advokat tidak diperkenankan,
masing-masing pihak harus membawa kasusnya sendiri ke pengadilan administrasi
Negara tanpa boleh diwakili oleh Advokat;
(3) Pengadilan Ekonomi, menangani khusus
masalah-masalah ekonomi. Pengadilan Ekonomi terpisha dengan pengadilan umum.
Bahkan memiliki Mahkamah Agung sendiri yakni Mahkamah Agung Eknomi;
(4) Pengadilan Perburuhan, merupakan pengadilan khusus
terkait persengketaan perburuhan. Seringkali Pengadilan Perburuhan tidak
disebut “pengadilan”, melainkan sebagai “Komisi” saja dan umumnya bernaung di
bawah organisasi buruh. Putusan Pengadilan Perburuhan tersebut dapat disbanding
ke Pengadilan Umum;
(5) Pengadilan Teman Sejawat (comrades),pengadilan ini mirip dengan pengadilan kasus kecil (small claim cour) di berbagai negara
baik di Negara Eropa Kontinental maupun Anglo Saxon. Kasus kecil tersebut bukan
perkara pidana, dan umumnya didesain untuk menjadi organisasi sosial,serta
menjadi pelaksana secara resmi ajaran-ajaran komunis. Prosedurnya sangat
sederhana, cepat, murah, dan para hakim bukanlah orang-orang professional
melainkan orang-orang biasa saja yang umumnya terdiri dari orang-orang dalam
komunitas yang bersangkuta. Pengadilan ini memiliki cabang di berbagai tempat,
seperti di pasar, pabrik, apartemen, perkantoran, komunitas tertentu,
universitas, perkampungan dan sebagainya.
2.
Tradisi
Hukum Religius
Tradisi hukum civil law, common law dan sosialis bersifat sekuler : norma yang
tidak memiliki keterkaitan dengan hal-hal sakral. Hal ini berbeda dengan
tradisi hukum religus yang bersifat non-sekuler.[10] Terdapat unsur-unsur keagamaan di dalam
tradisi hukum religius.
Tradisi Hukum Religius disebut juga
tradisi hukum agama/kepercayaan. Tradisi hukum ini memiliki spesifikasi tersendiri
karena mempunyai ciri-ciri khas tertentu antara lain, sistem hukumnya mengatur
hubungan antar manusia atas dasar ajaran agama. Sehingga dapat dikatakan bahwa
keluarga hukum religius adalah keluarga hukum yang khusus. Sistem-sistem hukum
agama yang ada satu sama lainnya tidak mempunyai hubungan; maisng-maisng sistem
hukum berdiri sendiri. Hukum Islam, Hukum Kristen, Hukum Yahudi, Hukum Hindu,
Hukum Budha, dan lainnya; memperlihatkan kemandirian artinya tidak berhubungan
satu sama lain.[11]
Hukum agama yang sumber dan konsepsi
hukumnya berdasarkan ajaran agama antara lain mengatur kewajuban-kewajiban
manusia berbuat baik berbudi luhur dalam hubungannya sesama manusia dan
bertakwa kepada Tuhan dalam hubungan dengan penciptanya. Oleh karena itu tidak
mengutamakan pengaturan masyarakat, misalnya dalam kaitan apa yang menjadi hak
seseirang terhadap orang lain atau terhadap alam sekelilingnya.
Diantara hukum-hukum agama tersebut, yang
paling agresif dan luas pengaruhnya di dunia adalah hukum Islam. Hukum Islam
disebut juga Hukum Muslim (Muslem Law) atau Syariah (di Arab) . Kaidah-kaidahnya berdasarkan kitab suci
Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad/Hadis serta Ijma (hasil piker ulama). Adapun
sifatnya universal artinya hukum Islam tidak mempersoalkan dimana seseorang
berada, jadi dapat diterapkan dimana saja. Oleh karena itu pada hakekatnya
Hukum Islam bukan merupakan hukum dari suatu Negara Islam tertentu melainkan
merupakan hukum yang diperlukan dalam masyarakat para penganutnya dalam
hubungan satu sama lainnya seperti halnya dengan hukum-hukum agama lainnya.
Dengan demikian Hukum Agama juga konsepsi serta sumber hukumnya mempunyai
hubungan erat dan bersumber pada ajaran agama yang bersangkutan.Adapun bagi
orang Muslim terdapat anggapan bahwa agama dan hukum adalah satu.
Di Negara-negara yang menganut sistem
Hukum Romawi Jerman / Common Law, beberapa
bidang hukum tertentu pengaturannya diserahkan kepada Hukum Islam, misalnya
hukum perorangan, hukum keluarga, hukum perkawinan dan hukum waris, sedangkan di
Negara-negara yang mempunyai kebudayaan yang didasarkan atas ajaran Islam.
Asas-asa Hukum Islam mempengaruhi cara penafsiran dan praktek hukum dan ilmu
pengetahuan hukum yang datang dari luar,[12]
Hubungan antara Negara dan syariah sangat
bervariasi diantara Negara=Negara yang menurut tradisinya dianggap sebagai
Negara Muslim. Beberapa Negara ini hampir seluruhnya tersekularisasi dan Negara
menganggap Islam sebagai satu agama diantara sekian banyak, seperti di Turki.
Sementara itu di Arab Saudi dan Iran, Negara dipahami tunduk sepenuhnya kepada
hukum agama dan hanya sekedar alat bagi pelaksanaan agama. Alhasil aturan
syariah otomatis diberlakukan oleh Negara.
Contoh hukum agama lain adalah hukum Hindu
yang umumnya berlaku di India, Bali, dan sebagainya dan hukum Geraja (Canon Law), terutama yang berlaku di
Eropa pada abad pertengahan. Hukum Hindu bukanlah Hukum India atau hukum Negara
yang bersangkutan tetapi suatu hal yang mengatur hubungan antar manusia yang
sama-sama menganut agama Hindu dengan tidak mempersoalkan dimana mereka berada.
Selanjutnya adalah hukum agama Yahudi.
Agama Yahudi juga memiliki kaidah-kaidah hukum tertentu. Bahkan, baik pada masa
Yunani maupun Romawi, banyak kaidah hukum berisikan ajaran-ajaran agama yang
berlaku saat itu meskipun enforcement-nya
tetap memakai hukum sekular. Demikian juga yang terjadi di
masyarakat-masyarakat yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Hindu dan
lain-lain. Hukum agama Yahudi mengatur hubungan antara manusia di antara
penganut agama tersebut, akan tetapi tidak begitu berpengaruh karena jumlah
penganutnya tidak begitu besar.
Pada tradisi hukum religius, dapat
diketahui bahwa agama mengarahkan perkembangan hukum tersebut sehingga daya
berlakunya cukup terjamin terkait urusan dengan Tuhan. Oleh sebab itu, para
penganut hukum agama/religius cenderung tidak berani meninggalkan hukum seperti
ini.
DAFTAR PUSTAKA
Fuady,
Munir. Perbandingan Hukum Perdata,
cet.1. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2005.
Fuady,
Munir. Perbandingan Ilmu Hukum. Bandung:
PT.Refika Aditama,2007.
Henry
Walter Ehrmann. Comparative Legal
Cultures. New Jersey :
Prentice-Hall,Inc.,1976.
Hazard, John N. “Marxian
Socialist Law and The Law Review”, Journal
of International Law and Policy, (Volume 2, Number 2, Chapter 7), http://djilp.org/wp-content/uploads/2011/09/Volume-2-Number-2-Chapter-7-Marxian-Socialist-Law-and-the-Law-Reviews.pdf. Diakses pada 20 Maret 2014.
Sardjono
dan Frieda Husni Hasbullah. Bunga Rampai
Perbandingan Hukum Perdata, cet.2. Jakarta : Ind-Hill-Co, 2003.
[3] Munir
Fuady, Op. Cit., hal.7.
[5]Ibid., hal.52.
[6]Ibid.,
hal.53.
[8]Ibid.,
hal.123.
[9]John
N Hazard, “Marxian Socialist Law and The Law Review”, Journal of International Law and Policy, (Volume 2, Number 2,
Chapter 7), http://djilp.org/wp-content/uploads/2011/09/Volume-2-Number-2-Chapter-7-Marxian-Socialist-Law-and-the-Law-Reviews.pdf,
diakses pada 20 Maret 2014.
[10]Henry
Walter Ehrmann, loc.cit., hal.17.
[11]Sardjono
dan Frieda Husni Hasbullah, loc.cit.,
hal.53
[12]
Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, Op.Cit.,
hal.54.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar