Catatan Hukum Perlindungan Konsumen: BPSK

30 April 2014

1.      Apakah Advokat boleh beracara di BPSK?

Di dalam UU Perlindungan Konsumen, BPSK menganut prinsip sebagai penyelesaian sengketa yang murah. Adanya advokat justru menyebabkan prinsip tersebut tidak tercapai. Tentu saja advokat Pelaku Usaha berpotensi lebih mahal dan lebih cerdas dibandingkan dengan advokat Konsumen, alhasil kedudukan Pelaku Usaha dan Konsumen menjadi tidak seimbang. Namun demikian, KEPMENPERINDANG No.350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK yakni pasal 15 ayat (3) mengatur bahwa

“Permohonan penyelesaian sengketa konsumen yang diajukan oleh ahli waris atau kuasanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan apabila konsumen :

a. meninggal dunia;

b. sakit atau telah berusia lanjut sehingga tidak dapat mengajukan pengaduan sendiri baik secara tertulis maupun lisan, sebagaimana dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP);

c. belum dewasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku; atau

d. orang asing (Warga Negara Asing).

Adanya kata “…atau kuasanya” menujukkan adanya kebolehan advokat beracara di BPSK. Namun demikian hal ini hanya diperuntukkan untuk advokat dari Konsumen. Bagaimana dengan Pelaku Usaha apakah boleh menggunakan jasa advokat untuk beracara di BPSK? Hal ini tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan terkait. Pada intinya, advokat boleh beracara di BPSK, dalam hal ini hanya diatur advokat Konsumen.

2.      Apakah putusan BPSK final and binding?

Pasal 52 UU Perlindungan Konsumen dan pasal 3 KEPMENPERINDANG No.350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK mengatur bahwa BPSK melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Konsiliasi, Mediasi atau Arbitrase.

Selanjutnya, pasal 54 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen mengatur  bahwa “Putusan majelis final dan mengikat”. Penjelasan ayat tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan putusan majelis bersifat final adalah bahwa dalam badan penyelesaian sengketa konsumen tidak ada upaya banding dan kasasi. Selanjutnya, Pasal 56 ayat (2) mengatur mengenai adanya keberatan yang dapat diajukan terhadap putusan BPSK tersebut kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.

Adapun pasal 42 ayat (1) KEPMENPERINDANG No.350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK juga mengatur bahwa putusan BPSK merupakan putusan yang final dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Lebih lanjutnya terhadap putusan BPSK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimintakan penetapan eksekusi oleh BPSK kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan.

Berikutnya pasal 2 PERMA 1 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK mengatur bahwa Keberatan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK. Lebih lanjut pasal 3 PERMA mengatur bahwa keberatan  diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen atau dalam hal konsumen tidak memiliki tempat kedudukan hukum di Indonesia harus mengajukan keberatan di PN dalam wilayah hukum BPSK yang mengeluarkan putusan. Dalam hal diajukan keberatan, BPSK bukan merupakan pihak. Adapun syarat mengenai pembatasan keberatan Arbitrase diatur pada pasal 6 ayat (3) PERMA dan sama dengan ketentuan pasal 70 UU No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Berdasarkan ketiga ketentuan tersebut tidak terdapat kejelasan apakah putusan BPSK benar-benar bersifat final dan binding atau tidak.  Sebab bila dipahami secara umum, maka pengertian final adalah tidak ada upaya hukum biasa yang dapat diajukan lagi, termasuk keberatan. Namun ketetuan umum dapat dikesampikan apabila diatur secara khusus. Dalam hal ini UU Perlindungan Konsumen memberikan penjelasan apa yang dimaksud final dan binding, yang mana final berarti tidak mencakup adanya keberatan, sehingga keberatan boleh diajukan dan putusan BPSK tetap dianggap final dan binding.  Adapun putusan yang dimaksud adalah hasil arbitrase di BPSK.Sementara mediasi dan konsiliasi tidak dapat diajukan keberatan, sebab hasil akhirnya bukan putusan namun kesepakatan para pihak.

3.      Apakah BPSK termasuk small claims court (SCC)? Apa Perbedaan BPSK dan SCC ? Apa itu SCC ?

Black Law Dictionary mengartikan  Small Claim Court  sebagai “a court that informally and expeditiously adjudicates claims that seek damages below a specified monetary amount, usu. claims to collect small accounts or debts – also termed small-debts court; conciliation court.” (Gardner 2004). Berdasarkan definisi tersebut dapat memahami bahwa Small Claim Court memiliki beberapa sifat diantaranya: (a) Informal yang dapat berarti merupakan mekanisme di luar mekanisme peradilan pada umumnya; (b) dilakukan dengan cepat dan efisien (expeditiously); dan (c) tuntutan ganti rugi dengan hitungan yang spesifik (specific monetary amount).

Small Claims Court (SCC) atau Small Claim Tribunal atau Small Claim Procedure lebih banyak berkembang di negara sistem common law. SCC lebih banyak digunakan untuk perkara perdata berskala kecil yang dapat diselesaikan dengan cara sederhana, cepat dan biaya murah. SCC juga dianggap sebagai jalan tengah yang menjembatani antara mekanisme ADR (Alternative Dispute Resolution) yang simpel dan fleksibel dengan sebuah lembaga yang memiliki otoritas sebagai pengadilan.

Perkara keperdataan yang dapat ditangani sebuah SCC antara lain utang piutang, biaya jasa pelayanan, kerusakan barang, jual beli barang, dan gugatan konsumen. Perkara yang dapat ditanganinya digolongkan pula sebagai perkara kelas ‘teri’ yang dapat diselesaikan dalam batas waktu tertentu satu minggu sampai satu bulan dengan hakim tunggal. Kebanyakan perkara yang diselesaikan melalui SCC diajukan langsung oleh masyarakat tanpa didampingi oleh pengacara. Di Negara Bagian Arizona di Amerika Serikat dibedakan perkara yang bisa dan perkara yang tidak bisa ditangani melalui SCC sebagai berikut: (1) Perkara yang dapat diajukan melalui SCC adalah money debts, personal injury, property damage, cancellation of a contract; (2) Perkara yang tidak dapat diajukan melalui SCC adalah libel or slander, injunctive relief, class actions, criminal matters, forcible entry or detainer,  actions against the state of Arizona, prejudgment remedies, specific performance, traffic violations, claims greater than $2,500.

Perbedaan BPSK dan small claim court sebagai berikut:

-          BPSK merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tuntutan tidak dibatasi. Adapun pasal 40 ayat (3) huruf b KEPMENPERINDANG No.350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK mengatur adanya sanksi admnistratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,-. Hal ini harus dipahami bukan merupakan pembatasan terhadap tuntutan. Sanksi administratif merupakan suatu tambahan sanksi diluar tuntutan yang diminta. Sehingga tetap saja besaran tuntutan utama yakni ganti rugi itu sendiri tidak dibatasi. Sementara itu SCC merupakan penyelesaian sengketa di bawah peradilan. Tuntutannya dibatasi, dan jumlahnya kecil sesuai dengan ketentuan negara yang bersangkutan.