Catatan: PERBANDINGAN LEMBAGA ARBITRASE DI ASEAN (INDONESIA, VIETNAM DAN FILIPINA)

PERBANDINGAN LEMBAGA ARBITRASE DI ASEAN

(INDONESIA, VIETNAM DAN FILIPINA)

8 Desember 2014

The Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN [1] berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand dengan ditandai dengan ditandatanganinya ASEAN Declaration (Bangkok Declaration) oleh Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand. Adapun Brunei Darussalam baru bergabung pada 7 Januari 1984, Vietnam pada 28 Juli 1995, Lao PDR dan Myanmar pada 23 Juli 1997, dan Cambodia pada 30 April 1999.

[2]

Berikut adalah daftar beberapa lembaga arbitrase di ASEAN ADR Laws and Institutions [3]

Country	ADR Law	ADR Institution
Brunei Darussalam	Arbitration Act (Chapter 173, Rev. 1999)	Arbitration Association of Brunei Darussalam PO BOX 354 BS 8670 Bandar Seri Begawan Brunei Darussalam Tel: +673 2 423 871 Fax: +673 2 423 870
Indonesia	Arbitration And Dispute Resolution Act (Law No. 30 of 1999)	Indonesian National Board of Arbitration (BANI)
Malaysia	Arbitration Act 2005 (No. 646)	Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration
Philippines	Alternative Dispute Resolution Act of 2004	Philippine Dispute Resolution Center, Inc.
Singapore	Arbitration Act (Chapter 10) (as at 17 Sept 2014) International Arbitration Act(Chapter 143A) (as at 17 Sept 2014)	Singapore International Arbitration Centre Singapore Mediation Centre Singapore Institute of Arbitrators Singapore Chamber of Maritime Arbitration
Thailand	Arbitration Act B. E. 2545 (2002)	Thai Arbitration Institute (TAI) 5th Floor Criminal Court Building Ratchadapisek Road Bangkok, Thailand Tel: +66 2512 8425 / 2512 8429 / 2512 8433 Fax: +66 2512 8436
Vietnam	Ordinance on Commercial Arbitration 2003	Vietnam International Arbitration Centre

Dalam hal berkembang pemberlakuan hukum islam (sharia) di beberapa negara di ASEAN maka dikenal pula adanya Badan Arbitrase Syariah Nasional (Indonesia) dan Islamic Arbitration (Malaysia). Adapun pada makalah ini akan dibahas mengenai perbandingan antara Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI (Indonesia), Philippines Dispute Resolution Center Inca tau PDRCI (Filipina), dan Vietnam International Arbitration Centre atau VIAC (Vietnam)

1.                  Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Undang-Undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) mengatur mengenai lembaga arbitrase dan arbitrase ad-hoc sebagai alternatif penyelesain sengketa melalui arbitase. Adapun salah satu lembaga arbitase yang dimaksud adalah BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia). Lebih lanjut mengenai dasar hukum pelaksanaan arbitrase di BANI terdapat pada Peraturan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai BANI :

1.1  Informasi Umum BANI

                                   

BANI merupakan lembaga independen yang memberikan jasa beragam yang berhubungan dengan arbitrase, mediasi dan bentuk-bentuk lain dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan.  BANI didirikan  pada tahun 1977 atas prakarsa Prof Soebekti S.H. dan Haryono Tjitrosoebono S.H. dan Prof Dr. Priyatna Abdurrasyid. BANI dikelola dan diawasi oleh Dewan Pengurus dan Dewan Penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan sektor bisnis. Pada saat ini BANI memiliki lebih dari 100, yakni 74 Arbiter Indonesia dan 46 Arbiter Asing dengan berlatar belakang berbagai profesi[4].  BANI berkedudukan di Jakarta dengan perwakilan di beberapa kota di Indonesia yakni di Surabaya, Bandung, Pontianak, Denpasar, Palembang, Medan, Batam dan Jambi. Dalam memberikan dukungan kelembagaan yang diperlukan untuk bertindak secara otonomi dan independen dalam penegakan hukum dan keadilan, BANI telah mengembangkan aturan dan tata cara sendiri, termasuk batasan waktu di mana Majelis Arbitrase harus memberikan putusan.  Aturan ini dipergunakan dalam arbitrase domestik dan internasional yang dilaksanakan di Indonesia, yang dikenal dengan nama Peraturan Prosedur Arbitrase.

Di Indonesia minat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase mulai meningkat sejak diundangkannya UU Arbitrase. Perkembangan ini sejalan dengan arah globalisasi, di mana penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah menjadi pilihan pelaku bisnis untuk menyelesaikan sengketa bisnis mereka.  Selain karakteristik cepat, efisien dan tuntas,  arbitrase menganut prinsip win-win solution, dan tidak bertele-tele karena tidak ada lembaga banding dan kasasi.  Biaya arbitrase juga lebih terukur, karena prosesnya lebih cepat. Keunggulan lain arbitrase adalah putusannya yang serta merta (final) dan mengikat (binding), selain sifatnya yang rahasia (confidential) di mana proses persidangan dan putusan arbitrase tidak dipublikasikan.  Berdasarkan asas timbal balik putusan-putusan arbitrase asing yang melibatkan perusahaan asing dapat dilaksanakan di Indonesia, demikian pula putusan arbitrase Indonesia yang melibatkan perusahaan asing akan dapat dilaksanakan di luar negeri. Adapun BANI telah mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga arbitrase di beberapa negara yakni[5] :

•           The Japan Commercial Arbitration Association;

•           The Netherlands Arbitration Institute;

•           The Korean Commercial Arbitration Board;

•           Australian Centre for International Commercial Arbitration;

•           The Philippines Dispute Resolution Centre;

•           Hong Kong International Arbitration Centre;

•           The Foundation for International Commercial Arbitration and Alternative Dispute Resolution (SICA-FICA).

Pengaturan Arbitrase di BANI terdapat pada Peraturan Prosedur Arbitrase BANI[6]. Adapun Peraturan Prosedur Arbitrase terdiri atas 39 pasal dan 6 BABPeraturan Prosedur tersebut dapat pula disimpangi atau diatur lain oleh para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, dasar pelaksanaan arbitrase di BANI adalah kesepakatan tertulis para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan mereka di BANI dan atau menggunakan Peraturan Prosedur BANI. Sebagai konsekuensinya maka terdapat pengenyampingan atau peniadaan proses pemerikasaan perkara melalui Pengadilan Nigeria, pun nantinya putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase berdasarkan Peraturan Prosedur BANI. Adapun hal-hal yang didefinisikan pada Peraturan Prosedur Arbitrase BANI adalah : Majelis Arbitrase BANI atau Majelis; Putusan; BANI; Dewan; Ketua (Ketua BANI); Pemohon ; Termohon; Para Pihak (Pemohon dan Termohon); Peraturan Prosedur; Sekretariat; Sekretaris Majelis; dan Tulisan.

Dalam hal semua pengajuan komunikasi tertulis yang akan disampaikan setiap pihak, bersamaan dengan setiap dan seluruh dokumen lampirannya, harus diserahkan kepada Sekretariat BANI untuk didaftarkan dengan jumlah salinan yang cukup untuk memungkinkan BANI memberikan satu salinan kepada masing-masing pihak, arbiter yang bersangkutan dan untuk disimpan di Sekretariat BANI. Adapun Setiap pemberitahuan yang perlu disampaikan berdasarkan Peraturan Prosedur ini, kecuali Majelis menginstruksikan lain, harus disam­paikan langsung, melalui kurir, faksimili atau e-mail dan dianggap berlaku pada tanggal diterima atau apabila tanggal penerimaan tidak dapat ditentukan, pada hari setelah penyam­paian dimaksud.

Tidak diperbolehkan berkomunikasi dengan Majelis Arbitrase bila Majelis telah dibentuk, kecuali (i) dihadiri juga oleh atau disertai pihak lainnya dalam hal berlangsung komunikasi lisan; (ii) disertai suatu salinan yang secara bersamaan dikirimkan ke para pihak atau pihak-pihak lainnya dan kepada Sekretariat (dalam hal komunikasi tertulis).

2.      Philippines Dispute Resolution Center Inc (PDRCI)

Peraturan mengenai arbitrase di Filipina terdapat pada Alternative Dispute Resolution (ADR) Act of 2004 (R.A. 9285), PDRCI – New Arbitration Rules, dan Special Rules of Court for ADR. 

2.1 Infromasi Umum 

PDRCI merupakan organisasi non-profit yang didirikan pada tahun 1996 dari Komite Arbitrase Filipina Kamar Dagang dan Industri untuk tujuan mempromosikan dan mendorong penggunaan arbitrase sebagai modus alternatif penyelesaian sengketa transaksi komersial dan menyediakan layanan penyelesaian sengketa kepada komunitas bisnis. Keanggotaannya terdiri dari pengacara terkemuka, anggota kehakiman, akademisi, arbiter, bankir, dan pengusaha.
PDRCI telah memperluas ruang lingkup misi advokasi arbitrase. Ini mengelola arbitrase dalam bidang khusus, seperti maritim, perbankan, asuransi, sekuritas, dan sengketa kekayaan intelektual.
Dengan globalisasi perdagangan, PDRCI telah ditempa perjanjian kerjasama dengan pusat arbitrase asing seperti Korea Commercial Arbitration Dewan, Dewan India Arbitrase dan theSingapore International Arbitration Center. Hal ini juga jaringan dengan berbagai komite dari International Chamber of Commerce, di antaranya adalah Mahkamah Internasional Arbitrase. Fungsi - Kegiatan – Jasa. PDRCI menawarkan layanan penyelesaian sengketa berikut:

-          Administrasi arbitrase komersial dan mediasi;

-          Pengangkatan arbiter dan mediator

-          Organisasi seminar tentang arbitrase komersial

-          Pemberian pelatihan dan akreditasi;

-          Jaringan dengan berbagai pusat arbitrase internasional;

-          layanan Referral; dan

-          Informasi tentang perjanjian arbitrase, aturan dan hukum arbitrase dan praktek.

PDRCI memiliki sistem untuk akreditasi arbiter dan mediator. Ia memelihara panel arbiter lokal dan panel arbiter asing.
PDRCI telah aktif terlibat dalam penyebaran informasi tentang hal-hal legislatif mengenai arbitrase, hukum perdagangan dan perdagangan.

PDRCI terletak di 3rd Floor, Commerce and Industry Plaza (PCCI Building) 1030 Campus Avenue cor. Park Avenue, McKinley Town Center, Fort Bonifacio, Taguig City . Adapun kontaknya yang dapat dihubungi adalah telephone: 555-0798, Fax: 822-4102 Email: secretariat@pdrci.org. Adapun peraturan arbitrase yang dikeluarkan oleh PDRCI Terdiri atas 41 Articles. IV Section.

3.      Vietnam International Arbitration Centre (VIAC)

3.1 Informasi Umum

Vietnam International Arbitration Centre di The Vietnam Chamber of Commerce and Industry (the "VIAC") didirikan berdasarkan Keputusan Nomor 204 / TTg tanggal 28 April 1993 yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam pada dasar penggabungan Perdagangan Komite Arbitrase Asing (didirikan 1963) dan Komite Arbitrase Maritim (didirikan 1964). The VIAC memiliki yurisdiksi atas sengketa yang timbul dari kegiatan komersial di kalangan bisnis.
Sebagai lembaga penyelenggara arbitrase, VIAC berkomitmen untuk menyelesaikan ketidakberpihakan dan transparansi dalam semua yang dilakukannya.

Peraturan Arbitrase dari Vietnam International Arbitration Centre di Vietnam Kamar Dagang dan Industri terdapat pada Rules Of Arbitration (Inforce as form 1 January 2012) yang berlaku untuk resolusi semua perselisihan yang timbul dari kegiatan komersial, di mana:

-          Para pihak setuju untuk memilih Vietnam International Arbitration Centre dan / atau Peraturan yang Arbitrase untuk menyelesaikan sengketa tersebut; atau

-          Para pihak setuju untuk memilih Vietnam International Arbitration Centre untuk menyelesaikan sengketa, tetapi gagal untuk memilih aturan lain arbitrase

Adapun arbitrase perselisihan yang melibatkan unsur asing, para pihak bebas untuk menyetujui bahasa yang akan digunakan dalam proses arbitrase. Dengan tidak adanya perjanjian dengan pihak yang berlaku, bahasa harus Vietnam. Para pihak mungkin memerlukan Pusat untuk memberikan interpreter (s) dan harus membayar biaya tersebut.

Kantor pusat VIAC terletak di No.9 Dao Duy Anh Street, Dong Da District, Hanoi, Vietnam (Phone: 84.4.3574 4001, Fax: 84.4.3574 3001, Email: info@viac.org.vn) sementara kantor cabang nya terletak di Ho Chi Minh City Branch, 171 Vo Thi Sau Street, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam (Phone: 84.8. 3932 1632, Fax: 84.8. 39320119). Adapun VIAC berada pada The Vietnam Chamber of Commerce and Industry. Adapun Rules Of Arbitratioan Of VIAC yang berlaku sejak 1 Januari 2012 terdiri atas 35 Articles. Adapun sengketa yang lazim timbul adalah sebagaimana grafik berikut[7] :

The Vietnam International Arbitration Centre (" VIAC ") sedang mengembangkan serta alternatif untuk arbitrase di pusat-pusat regional dan internasional yang lebih mapan". Di Vietnam saat ini tengah terjadi peningkatan arus modal investasi dari perusahaan asing, dan perusahaan-perusahaan Vietnam telah menjadi lebih aktif dalam perdagangan internasional, karena negara itu bergabung dengan WTO pada tahun 2007. Namun, lebih transaksi dan kontrak berarti kemungkinan lebih tinggi sengketa transaksi dan kontrak. Untuk mengimbangi perubahan ini, pemerintah Vietnam telah melakukan upaya besar untuk memperbaiki kerangka hukum secara umum dan undang-undang untuk penyelesaian sengketa pada khususnya.
Hukum Vietnam memberikan tiga bentuk penyelesaian sengketa: (a) konsiliasi; (b) litigasi atau pengadilan pemukiman; dan (c) arbitrase. Proses yang terpisah berlaku untuk setiap form Arbitrasi. Meskipun undang-undang untuk arbitrase di Vietnam telah meningkat secara signifikan, pemilihan dan penggunaan arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa tetap jarang di antara badan usaha. Pengoperasian pusat arbitrase komersial juga cukup moderat. Undang-undang utama untuk arbitrase adalah Ordonansi tentang Arbitrase Komersial, tanggal 25 Februari 2003, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2003. perselisihan komersial dapat diselesaikan oleh pengadilan arbitrase yang dibentuk oleh pusat arbitrase atau dibentuk oleh para pihak (arbitrase ad hoc ).

Vietnam International Arbitration Centre (VIAC), yang melekat pada lembaga semi-pemerintah Vietnam Chamber Perindustrian dan Perdagangan (VCCI), adalah pusat arbitrase yang paling populer di Vietnam. The Pacific International Arbitration Centre (Piac), yang didirikan oleh sekelompok pengacara berpengalaman di tahun 2006, juga cukup aktif. Menurut hukum Vietnam, seperti Undang-Undang Investasi 2005, pihak transaksi yang melibatkan unsur asing dapat memilih arbitrase asing untuk penyelesaian sengketa yang timbul dari transaksi. BPK menetapkan peraturan khusus untuk pengakuan dan penegakan penghargaan arbitrase asing. Pada tahun 1995, Vietnam meratifikasi 1958 New York Konvensi Pengakuan dan Penegakan Putusan Arbitrase Asing.[8]

DAFTAR PUSTAKA

ASEAN Organization. “About ASEAN” http://www.asean.org/asean/about-asean/overview. Diakses pada September 2014.

ASEAN Organization. Logo http://www.asean.org/communities/asean-economic-community.Diakses pada September 2014.

Asean Law Association. “ADR Laws and Institutions” http://www.aseanlawassociation.org/links-arb.html. Diakses pada September 2014.

BANI. “Arbiter” http://www.bani-arb.org/bani_arbiter_ind.html. Diakses pada September 2014.

BANI. “Kesepakatan BANI”, http://www.bani-arb.org/bani_kesepakatan_ind.html. Diakses pada September 2014

BANI. “Prosedur” http://www.bani-arb.org/bani_prosedur_ind.html . Diakses pada 2014.

VIAC. “Dispute Graphic” www.viac.org.vn. Diakses pada September 2014.

Asia Law Profile. “Vietnam Litigation Guide” http://www.asialawprofiles.com/Guide/326/Vietnam-litigation-guide.html,. Diakses pada September 2014.

VIAC Rules of Arbitration

PDRCI Rules of Arbitration

Peraturan Prosedur Arbitrase BANI

---

       [1]ASEAN Organization, “About ASEAN” http://www.asean.org/asean/about-asean/overview, diakses pada September 2014.

        [2]ASEAN Organization, Logo http://www.asean.org/communities/asean-economic-community, diakses pada September 2014.

       [3]Asean Law Association, “ADR Laws and Institutions” http://www.aseanlawassociation.org/links-arb.html, diakses pada September 2014

[4] BANI, “Arbiter” http://www.bani-arb.org/bani_arbiter_ind.html, diakses pada September 2014.

       [5]BANI, “Kesepakatan BANI”, http://www.bani-arb.org/bani_kesepakatan_ind.html,  diakses pada September 2014

       [6] BANI, “Prosedur” http://www.bani-arb.org/bani_prosedur_ind.html , diakses pada September 2014

[7] VIAC, “Dispute Graphic” www.viac.org.vn, diakses pada September 2014.

[8] Asia Law Profile, “Vietnam Litigation Guide” http://www.asialawprofiles.com/Guide/326/Vietnam-litigation-guide.html, diakses pada September 2014.